Manjakan PNS Sebelum Pilpres

Saat pertama menggaungkan Revolusi Mental, PNS/ASN yang pertama menjadi sasaran kebijakan populis pemerintah. Wajar, gerakan Revolusi Mental bisa bersifat instruksional kepada para PNS/ASN.

Waktu itu PNS diatur soal pembatasan undangan dalam pesta pernikahan sampai diatur soal jumlah maksimal tamu yang hadir. Revolusi Mental yang ingin digaungkan adalah para abdi negara apapun level jabatannya harus sederhana, seperti halnya Presiden.

Pada musim lebaran sebelum tahun-tahun sekarang, PNS dilarang mudik menggunakan mobil dinas. Tentu saja aturan populis itu lagi-lagi ingin menunjukkan gerakan Revolusi Mental, bahwa abdi negara hanya menggunakan fasilitas negara untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan kenegaraan.

PNS, sekali lagi, memang menjadi struktur yang paling mudah untuk digerakkan pemerintah. Diayun ke kiri akan ikut ke kiri, diayun ke kanan akan ikut ke kanan.

Suasanya berbeda jelang lebaran tahun ini. Pengaturan-pengaturan yang mencirikan Revolusi Mental agak sedikit dilonggarkan. Jika kita tangkap ada banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada PNS pada musim lebaran tahun ini.

Pertama, cuti lebaran yang amat panjang. Baru kali ini pemerintah memberlakukan cuti bersama dengan durasi yang cukup panjang. Sempat berpolemik, toh kebijakan libur bersama diketok selama 7 hari. Memang bukan hanya PNS saja yang akan menikmati kebijakan ini. Tetapi bisa kita baca, ada ‘kebijakan’ berbeda untuk cuti lebaran terakhir sebelum Pilpres tahun depan.

 

Kedua, diperbolehkannya mobil dinas dipakai untuk mudik. Tahun ini merupakan kabar gembira bagi abdi negara yang ingin menggunakan mobil dinas untuk mudik. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang mobil dinas untuk mudik, tak jadi soal. Sebab Menteri PAN dan RB sudah meneken peraturannya. Soal boleh tidaknya mobil dinas dipakai mudik, kita bisa ngobrol panjang soal ini. Tetapi lagi-lagi bisa kita baca. Jika sebelum-sebelumnya dilarang dan tahun terakhir sebelum Pilpres diperbolehkan, bolehlah kita menerka-nerka. Toh tidak bayar.

Ketiga, diberikannya Tunjangan Hari Raya bagi PNS atau gaji ke-14 yang jumlahnya naik dari tahun lalu. Pemberian THR bagi PNS memang baru ada di era pemerintahan sekarang. Bagus, sah saja sepanjang tidak memberatkan anggaran negara. Tahun ini memang tidak ada kenaikan gaji PNS seperti di era SBY sebagai presiden. Gantinya adalah tiga kali pemberian ‘gaji’ sebelum lebaran. Jumlahnya juga cukup menggiurkan.

Tahun lalu praktis tidak ada masalah soal pemberian THR untuk PNS. Tetapi tahun ini agak berbeda. Sebabnya, ternyata alokasi THR untuk PNS tahun ini dibebankan kepada APBD. Sontak daerah-daerah berteriak. Bahkan seorang Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang juga merupakan kader PDIP besutan pemerintah ‘mencak-mencak’ terkait tambahan beban anggaran ke daerah ini.

Sekali lagi tidak ada yang salah dengan kebijakan THR bagi PNS. Kita dukung pemberian segala fasilitas untuk para abdi negara. Sepanjang, lagi-lagi, tidak memberatkan anggaran. Kegaduhan yang diciptakan karena THR untuk PNS tahun ini dibebankan ke daerah rasanya menunjukkan ada yang salah soal anggaran negara kita.

Pemerintah pasti menyebut anggaran negara masih baik-baik saja, masih surplus, tidak perlu utang, bisa menambah subsidi untuk rakyat dan bisa memberikan THR bagi PNS. Tetapi dengan segala dinamika ekonomi akhir-akhir ini, kita semakin kencang bertanya-tanya, apakah negara kita sedang menuju kebangkrutan?

Soal ini pemerintah harus terbuka. Minimal soal sengkarut THR PNS tahun ini. Jika dibebankan ke daerah apakah sudah dilihat kesiapan daerah-daerah? Atau disesuaikan dengan kemampuan daerah?

Mungkin pemerintah sedang dilema. Sebab jika dibebankan ke daerah, penolakan akan muncul seperti saat ini. Jika dibebankan pusat akan membebani lagi anggaran negara. Jika dibatalkan, kebijakan memanjakan abdi negara jelang Pilpres menjadi tidak tercapai. Jadi mau pilih yang mana?

Hafidz M

Penduduk Desa

Nb: saya tidak sedang iri dengan kemudahan yang diterima PNS. Teman dan keluarga saya banyak yang PNS. Saya dukung pelbagai fasilitas yang diterima abdi negara. Asal, sesuai aturan dan tidak membebani anggaran negara di luar kemampuannya.

Leave a Reply

%d bloggers like this: