Kemana Representasi NU Usai Reshuffle?

KH Hasyim Muzadi (foto: nu.or.id)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja merombak susunan pembantu Presiden (menteri) jajaran pejabat di sekitarnya. Pergantian ini tentu saja hak penuh Presiden Jokowi. Tidak ada aturan yang dilanggar. Sebagai penguatan pemerintahannya, bongkar pasang personil di jajaran kabinet maupun orang-orang di sekitarnya adalah kebutuhan Presiden.

Tercatat reshuffle kali ini adalah yang keempat sepanjang pemerintahan Jokowi-JK. Secara sekilas yang saya tangkap dari reshuffle kali ini adalah berkurangnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang berada di sekitar Presiden. Justru komposisi pensiunan TNI yang menjadi semakin banyak dengan masuknya Agum Gumelar dan Moeldoko di sisi presiden.

Saat wafatnya KH Hasyim Muzadi, (Allahuyarham) saya men-twit bahwa kini yang jagain Presiden Jokowi tinggal Prof Malik Fadjar sebagai anggota Wantimpres. Saya tidak tahu Wantimpres yang lain jagain Presiden atau tidak. Tetapi saya memilih melihat representasi umat Islam dalam Wantimpres. Prof Malik Fadjar adalah representasi Muhammadiyah sementara KH Hasyim Muzadi adalah representasi Nahdlatul Ulama.

Dua representasi ormas Islam terbesar di Indonesia itu sejatinya sudah cukup merepresentasikan umat Islam di Indonesia. Tetapi sejak wafatnya Kiai Hasyim hingga kini, saya bertanya siapakah tokoh senior NU yang akan menggantikan Kiai Hasyim sebagai Wantimpres?

Meski sekali lagi penunjukkan orang-orang di sekitar Presiden adalah hak penuh beliau, tetapi penunjukan Agum Gumelar menggantikan Kiai Hasyim agak cukup mengecewakan.

Pertama, representasi umat di sekitar Presiden Joko Widodo menjadi berkurang. Harus diakui ulama senior seperti KH Hasyim Muzadi bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintahan saat ini yang kerap gagal menjalin komunikasi dengan berbagai elemen umat.

Kasus rentetan aksi 411, 212 dan seterusnya mau tidak mau harus diakui menjadikan saluran komunikasi antara istana dengan elemen umat Islam menjadi berjarak. Kita masih ingat, di tengah memanasnya hubungan pemerintahan dengan umat, Presiden harus mengumpulkan para ulama di istana, kemudian menggelar roadshow ke PBNU dan PP Muhammadiyah.

Saya yakin, jika masih ada sosok seperti Kiai Hasyim sebagai orang-orang terdekat presiden secara resmi dan institusional maka komunikasi ini akan berjalan baik.

Meski skala ketegangannya sudah menurun, residu dari berbagai aksi umat itu meninggalkan citra yang buruk terkait hubungan istana dengan umat. Presiden memang berhasil menggaet Prof Din Syamsudin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Tetapi lagi-lagi Din mewakili kalangan Muhammadiyah yang sebelumnya cukup vokal. Meski sampai sekarang gaung vokal dari Muhammadiyah juga tidak berkurang.

Kedua, reshuffle terakhir justru mengurangi tokoh NU yang secara institusional menjadi bagian dari pemerintahan. Posisi KH Hasyim Muzadi di Wantimpres tidak digantikan sosok senior NU lain dan posisi putri terbaik Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa jatuh ke kader Golkar Idrus Marham.

Tanpa meragukan kredibilitas Agum Gumelar, saya berharap Kiai Hasyim digantikan ulama NU senior lain untuk masuk di pemerintahan. Masih ada nama-nama seperti KH Shalahudin Wahid, KH Mustafa Bisri, KH Maimoen Zuber atau KH Ma’ruf Amin yang senioritas dan kepakaran ilmunya pasti dihormati tidak hanya di kalangan NU tetapi juga entitas umat lain.

Presiden mungkin punya pertimbangan tersendiri. Tetapi pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah bagaimana memperbaiki hubungan istana dengan umat. Presiden tetap masih butuh orang-orang sebagai representasi umat untuk ia ajak mendekati entitas umat Islam.

foto: setkab.go.id

 

Soal pergantian Khofifah, memang karena yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Masuknya Idrus Marham dapat dibaca jika Presiden ingin memastikan dukungan Golkar untuk Pilpres 2019. Berbekal dukungan dari Golkar, Hanura dan Nasdem, Joko Widodo sudah memenuhi syarat 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencapresan seperti yang diputuskan MK.

Terlebih kini Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga masih duduk manis sebagai pembantu presiden. Digenggamnya dua petinggi Golkar alih-alih mengganti Khofifah dengan representasi PBNU bisa dibaca sebagai kebutuhan Joko Widodo menjelang 2019.

Ingat, Khofifah menjadi menteri bukan representasi PKB melainkan PBNU. Meski Idrus disebut orang NU tetapi dia tidak berada dalam struktur PBNU seperti halnya Khofifah. Idrus lebih kental sebagai representasi Golkar yang mengukuhkan kesetiannya kepada Joko Widodo untuk capres 2019.

Praktis kini kedekatan NU dengan Istana hanya mengandalkan representasi kader NU yang ada di PKB dan PPP. Meski saya yakin di dalam atau di luar pemerintahan, NU pasti akan memberikan sumbangsihnya kepada bangsa ini.

Lebih luas lagi dapat dibaca jika representasi umat Islam di sisi Presiden menjadi berkurang. Hal ini pasti akan berdampak pada sekali lagi saluran komunikasi antara istana dengan umat. Jika memang Joko Widodo ingin kembali bertarung di Pilpres 2019, ia harus bergerak mendekati elemen umat yang masih amat berjarak dengan pemerintah. Jika tidak, mungkin fenomena DKI Jakarta akan terulang. Wallahu a’lam

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: